Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas warga (69,7 persen) ingin pemilu nasional dan pilkada tak digelar serentak pada tahun yang sama.
Sementara 28,5 persen responden lainnya menjawab tak setuju dan 1,8 persen tak menjawab/tak tahu. Survei Litbang Kompas ini digelar 2-5 Desember 2024.
“Sebanyak 69,7 persen responden dalam jajak pendapat ini setuju jika pelaksanaan pemilu dan pilkada tidak lagi dilaksanakan serentak di tahun yang sama,” tulis Litbang Kompas.
Pada tahun ini, tahapan Pilpres-Pileg 2024 dan Pilkada 2024 berjalan beririsan. Pemilu nasional digelar 14 Februari 2024. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) memulai tahapan pilkada serentak pada akhir Februari 2024 dan pencoblosan pada 27 November 2024 lalu.
Beban berat pun harus ditanggung oleh penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Di Jawa Barat, jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2024 yang meninggal mencapai 133 orang.
Sementara di Jawa Timur pada akhir Februari 2024, jumlah penyelenggara Pemilu 2024 yang meninggal sebanyak 30 orang. Dari jumlah ini, paling banyak meninggal adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 18 orang.
Survei Litbang Kompas ini digelar melalui telepon dengan 625 responden dari 38 provinsi berhasil diwawancarai. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian ± 3,92 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Jajak pendapat ini sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas.
Sumber : cnnindonesia.com
