Koran Online, KOTA SORONG -Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia, menyoroti sejumlah permasalahan krusial yang dihadapi daerah tersebut, khususnya terkait dengan pengelolaan sektor pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan serta pariwisata.
Dalam dialog bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (28/05/25) yang dihadiri oleh perwakilan dari lima kabupaten dan satu kota,Danrem181/Sorong, Kapolda Papua Barat Daya serta seluruh Forkopimda.Rico mengungkapkan kekhawatiran atas praktik pertambangan nikel ilegal di wilayah Raja Ampat. Ia menegaskan bahwa daerah penghasil seperti Papua Barat Daya seharusnya tidak hanya menjadi penonton, melainkan memiliki kewenangan lebih dalam pengelolaan sumber daya alamnya.
“Beberapa hari sebelum kami tiba di sini, banyak laporan masuk melalui WhatsApp terkait aktivitas tambang ilegal di Raja Ampat. Para demonstran menyebut tambang-tambang ini merusak lingkungan dan mengganggu sumber mata pencaharian masyarakat, terutama pelaku usaha homestay,” ujar Rico.
Rico menyoroti bahwa izin-izin pertambangan masih sepenuhnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tanpa pelibatan pemerintah daerah. Akibatnya, pengawasan menjadi lemah dan perusahaan tambang kerap luput dari pengawasan hukum serta tidak menjalin komunikasi dengan aparat daerah.
“Kenapa tidak diberikan kewenangan kepada provinsi? Seharusnya pemerintah daerah bisa turut mengatur dan mengawasi, agar tidak terjadi pembiaran yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rico menekankan bahwa Raja Ampat merupakan destinasi wisata bahari kelas dunia yang telah meraih berbagai penghargaan internasional. Oleh karena itu, sektor pariwisata seharusnya menjadi prioritas utama, bukan pertambangan.
“Pertambangan itu punya batas usia. Lihat negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, mereka sudah mulai beralih dari energi fosil ke pariwisata sejak 10–15 tahun lalu. Bahkan mereka berani membangun kawasan wisata dengan konsep kasino demi menarik wisatawan mancanegara,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat harus memiliki visi jangka panjang dalam mengelola potensi daerah. Investasi dalam pariwisata akan membawa dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
“Daripada memperbanyak izin tambang baru, sebaiknya lindungi yang sudah ada dan kembangkan sektor pariwisata. Ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya segelintir orang,” kata Rico.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, Rico juga meminta agar pemerintah daerah tidak ragu memanfaatkan kehadiran wakil rakyat di Senayan untuk menyuarakan aspirasi lokal.
“Jangan biarkan kami menganggur di DPR. Beri kami informasi dan dukungan agar kami bisa memperjuangkan anggaran, regulasi, dan pembangunan untuk Papua Barat Daya. Itulah sumpah kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.
Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memang menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal pendanaan dan pembangunan infrastruktur. Rico memastikan, Komisi VII DPR RI siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar pembangunan di wilayah tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.(ARY)
