Koran Online,SORONG -Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. dr. Abdul Kadir, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka meninjau langsung kegiatan Mentoring Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT) kepada dokter layanan primer di Kota dan Kabupaten Sorong. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia (PERHATI-KL), yang berlangsung pada Rabu (30/4).
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Kadir menyampaikan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga saat ini, jumlah peserta JKN telah mencapai sekitar 277,5 juta jiwa atau 98,25% dari total populasi Indonesia.
“Kualitas pelayanan hanya dapat tercapai melalui kolaborasi yang kuat antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan. Program mentoring ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut,” ungkap Abdul Kadir.
Ia juga menyoroti masih maraknya informasi keliru di masyarakat terkait layanan JKN, terutama mengenai daftar 144 penyakit yang disebut-sebut tidak dapat dirujuk ke rumah sakit. Menurutnya, keputusan merujuk pasien merupakan hasil pertimbangan medis dari Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), bukan keputusan administratif yang kaku.
“Sebagai contoh, jika seorang anak mengalami serumen obturans atau terdapat benda asing di telinga dan puskesmas tidak memiliki alat untuk menangani, maka pasien tetap bisa dirujuk ke rumah sakit dan biayanya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Abdul Kadir juga menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang merata, termasuk dengan pengadaan alat-alat canggih seperti Cath Lab dan CT Scan di berbagai rumah sakit, termasuk di Sorong. Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis.
“Di wilayah Sorong Raya, dokter spesialis THT hanya berjumlah tiga orang. Maka dari itu, rumah sakit daerah perlu melakukan pemetaan kebutuhan spesialis dan mengusulkan pemberian beasiswa kepada dokter umum, khususnya putra-putri daerah. Kami siap memfasilitasi, asalkan ada komitmen untuk kembali mengabdi setelah menyelesaikan pendidikan spesialis,” paparnya.
Pelatihan ini, lanjut Abdul Kadir, ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dokter layanan primer dalam menangani kasus-kasus THT sederhana, agar tidak semua kasus harus dirujuk ke rumah sakit. Langkah ini dinilai akan mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi beban rujukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang digagas BPJS Kesehatan dan PERHATI-KL tersebut. Ia mengungkapkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan di Papua, khususnya layanan spesialis, masih sangat terbatas.
“Kami masih menghadapi tantangan besar, mulai dari infrastruktur yang belum memadai, jumlah tenaga medis yang minim, hingga terbatasnya dokter spesialis, termasuk di bidang THT. Akibatnya, banyak penyakit yang seharusnya bisa ditangani sejak dini, justru berkembang menjadi kondisi yang lebih serius,” ujarnya.
Ahmad juga menyampaikan harapannya agar Kabupaten Sorong dapat berkembang menjadi pusat pelayanan kesehatan unggulan di Papua Barat Daya. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi masyarakat dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
“Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan dan PERHATI-KL atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga pelatihan ini membawa dampak nyata dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah kami,” pungkasnya.(**)
