Koran Online,SORONG– Dinas Perumahan dan Dinas Peternakan Kabupaten Sorong menggelar kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung di halaman kantor gabungan kedua instansi tersebut. Acara ini dihadiri oleh para ASN dari berbagai OPD serta Wakil Bupati Sorong yang turut memberikan sambutan dan tausiyah hikmah halal bihalal.
Kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi pasca libur panjang Idul Fitri, yang sebelumnya membatasi kesempatan para pimpinan dan staf di lingkungan pemerintah daerah untuk saling bertatap muka.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan pentingnya menjaga persatuan, integritas, dan komitmen dalam melayani masyarakat. Ceramah yang disampaikan juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat kebersamaan dalam bingkai pelayanan publik.
Program 3 Juta Rumah Masih Tunggu Arahan Pusat
Di sela kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sorong, Dr. Markus Karath, S.IP, M.Si, memberikan keterangan pers terkait perkembangan Program 3 Juta Rumah yang merupakan janji politik Presiden RI. Ia menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah daerah masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat mengenai skema pembiayaan dan pelaksanaan program tersebut.
“Apakah pembiayaan rumah ini seluruhnya ditanggung oleh APBN atau juga akan dihitung pembangunan melalui APBD, itu yang sedang kami tunggu kejelasannya,” ujar Dr. Markus Karath.
Ia menambahkan, koordinasi melalui Zoom dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus dilakukan. Namun, komunikasi baru sebatas sinkronisasi program, belum masuk ke tahap teknis pelaksanaan. Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dengan tidak adanya lagi pungutan BPHTB dan PBG sesuai peraturan presiden, seharusnya harga rumah subsidi bisa turun. Tapi kenyataannya di lapangan masih belum sesuai,” jelasnya.
Sorong Siapkan Lahan, Tunggu Kejelasan Kuota Rumah
Kabupaten Sorong telah menyiapkan dua lokasi prioritas, yaitu di kawasan CB dan Sigei, sebagai bagian dari program pembangunan perumahan untuk transmigrasi lokal dan masyarakat pinggiran. Namun hingga kini, belum ada alokasi resmi dari pemerintah pusat maupun provinsi terkait jumlah rumah yang akan dibangun di wilayah tersebut.
“Kami juga belum mendapat surat resmi soal usulan lokasi dari masyarakat atau DPRD. Informasi yang beredar masih bersifat lisan atau berdasarkan komunikasi tidak resmi,” ungkap Markus Karath.
Ia menegaskan bahwa untuk penyaluran program berskala nasional seperti ini, dibutuhkan kejelasan struktur alokasi dari pusat ke provinsi, lalu ke kabupaten/kota, berdasarkan indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan luas wilayah.
Bantuan Rumah untuk Wartawan Juga Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Markus Karath juga menyinggung soal bantuan rumah bagi para wartawan di Kabupaten Sorong. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya sudah ada komitmen dari pemerintah pusat untuk memberikan perhatian kepada insan pers, termasuk melalui penyediaan rumah subsidi.
“Waktu itu sudah pernah dijanjikan oleh Kementerian Perumahan, bahkan teman-teman wartawan juga sudah mengingatkan kembali soal ini ke pusat. Kami di daerah juga tetap mendorong agar realisasi bantuan rumah bagi wartawan ini bisa segera terwujud,” tegasnya.
Ia berharap, dengan adanya program nasional ini, kesejahteraan wartawan yang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah bisa lebih diperhatikan, termasuk dalam aspek kebutuhan papan.
Fokus pada Hunian Layak untuk Masyarakat Pinggiran
Program ini, jika terlaksana dengan baik, akan difokuskan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat di wilayah pinggiran yang selama ini masih tinggal di rumah tidak layak huni.
“Lahan-lahan di kampung sudah disiapkan dan masyarakat siap mendukung. Sekarang tinggal menunggu keputusan dari pusat agar pembangunan bisa segera dimulai,” tutup Dr. Markus Karath.
Dengan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan kesiapan lahan di tingkat daerah, diharapkan realisasi Program 3 Juta Rumah dapat segera dilakukan di Kabupaten Sorong, sebagai bagian dari komitmen nasional dalam meningkatkan kualitas perumahan rakyat.(ARY)
