Koran Online, SORONG – Dalam rangka membahas perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar pertemuan lintas instansi di Kantor BPS Kabupaten Sorong pada Senin (2/6/2025).
Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Ir. Merry, M.P., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat Daya mengalami inflasi secara tahunan (year-on-year/y-on-y) sebesar 0,36 persen pada Mei 2025, dengan IHK mencapai 105,05. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Sorong Selatan sebesar 2,17 persen, sementara inflasi terendah berada di Kabupaten Sorong, yaitu 0,08 persen.
“Inflasi di Papua Barat Daya pada Mei ini relatif terkendali, meskipun ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan signifikan,” ujar Ir. Merry saat menyampaikan laporan bulanan.
Inflasi tahunan ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, antara lain kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,00 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,91 persen; kesehatan sebesar 3,29 persen; transportasi sebesar 2,37 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,56 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,07 persen; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,03 persen. Sementara itu, beberapa kelompok mengalami penurunan indeks, seperti makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,77 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar minus 0,01 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar minus 0,38 persen; serta kelompok pendidikan sebesar minus 0,02 persen.
Secara bulanan (month-to-month/m-to-m), Papua Barat Daya mencatat inflasi sebesar 0,04 persen, sementara secara tahun kalender (year-to-date/y-to-d), terjadi deflasi sebesar 0,28 persen. Komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi tahunan antara lain ikan kembung, emas perhiasan, angkutan udara, beras, penyegar ruangan, sigaret kretek mesin, minyak goreng, cabai rawit, dan sewa rumah. Sementara itu, deflasi ditopang oleh penurunan harga pada bawang merah, ikan tuna, tomat, dan daging ayam ras.
“Komoditas seperti ikan kembung dan beras masih menjadi penyumbang utama inflasi, sedangkan harga ikan tuna dan bawang merah justru menurun cukup tajam,” jelas Merry, menanggapi fluktuasi harga bahan pangan.
Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, tercatat deflasi y-on-y sebesar 0,77 persen, terutama dipengaruhi oleh penurunan harga ikan tuna, bawang merah, dan tomat. Namun, beberapa komoditas seperti ikan kembung dan beras tetap memberikan andil inflasi. Kelompok pakaian dan alas kaki mencatat inflasi sebesar 2,00 persen dengan gaun wanita dan sepatu wanita sebagai penyumbang utama. Pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terjadi deflasi tipis sebesar 0,01 persen, dipengaruhi oleh turunnya harga listrik dan bahan bakar rumah tangga. Kelompok perlengkapan rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,91 persen yang disebabkan kenaikan harga furnitur dan penyegar ruangan.
Sektor kesehatan mencatat inflasi tertinggi di antara seluruh kelompok, yaitu sebesar 3,29 persen, dengan jasa rawat inap sebagai pendorong utama. Transportasi juga mengalami inflasi sebesar 2,37 persen, terutama akibat kenaikan tarif angkutan udara dan jasa pengiriman barang. Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,38 persen karena penurunan harga perangkat elektronik seperti laptop dan notebook. Rekreasi, olahraga, dan budaya mencatat inflasi sebesar 1,56 persen akibat kenaikan harga buku tulis dan tarif bioskop. Di sektor pendidikan, terjadi deflasi ringan sebesar 0,02 persen karena turunnya biaya pendidikan menengah. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga mengalami inflasi cukup tinggi sebesar 2,07 persen, menjadi salah satu kontributor utama terhadap inflasi tahunan.
“Dengan adanya sinergi lintas instansi, kami harap pengendalian harga bisa lebih terarah dan efektif. Ini penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegas Ir. Merry di akhir sesi diskusi.
Dengan adanya pertemuan ini, BPS berharap semua pihak dapat terus memantau dan menjaga stabilitas harga agar tidak berdampak negatif pada daya beli masyarakat, khususnya di wilayah Papua Barat Daya. (ARY)
