Koran Online, KOTA SORONG – Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja resmi ke Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (28/5/2025), dalam rangka mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan di provinsi yang baru terbentuk ini. Kunjungan tersebut disambut hangat oleh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
Salah satu anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menyampaikan sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian serius, terutama terkait isu-isu strategis yang menyangkut sektor pertambangan, pelestarian lingkungan, penguatan UMKM, serta pengelolaan koperasi lokal.
Dalam pernyataannya, Rico Sia mengungkapkan keprihatinan terkait laporan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan di kawasan sekitar Raja Ampat yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan.
“Beberapa hari lalu saya menerima laporan dari pelaku pariwisata di sekitar Raja Ampat mengenai adanya pencemaran lingkungan. Meski belum dapat dipastikan apakah ini berasal dari aktivitas pertambangan legal atau ilegal, namun indikasi tersebut harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Rico meminta dukungan dari aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan TNI Angkatan Laut, untuk turun langsung mengumpulkan data serta memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak ekosistem yang menjadi kekayaan nasional. Ia juga mengingatkan bahwa dirinya pernah mengusulkan agar wilayah tambang di Papua dikelola melalui koperasi yang diawasi oleh TNI, demi menjamin hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Rico juga menyinggung komitmen pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan UMKM di Papua Barat Daya. Ia menyoroti fakta bahwa hingga kini, janji terkait pinjaman tanpa agunan hingga Rp100 juta yang pernah disepakati bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Kementerian Koperasi dan UKM masih belum terealisasi.
“Banyak pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman, namun masih diminta agunan oleh pihak bank. Ini bertentangan dengan kesepakatan yang pernah kita buat bersama menteri terkait,” katanya.
Menurutnya, pelaku UMKM di Papua Barat Daya masih sangat membutuhkan dorongan dari sektor perbankan untuk bisa bersaing dan berkembang. Ia berharap hal ini menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Lebih lanjut, Rico menyoroti peran strategis Koperasi Merah Putih sebagai kendaraan untuk membangun ketahanan ekonomi di sektor hulu, seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia menekankan pentingnya penetapan harga dasar agar pelaku usaha di tingkat hulu tidak dirugikan saat musim panen.
“Tanpa harga dasar, petani dan nelayan rentan merugi karena hukum supply-demand. Ketika hasil melimpah, harga ditekan. Hal ini harus kita antisipasi demi ketahanan ekonomi lokal,” tegasnya.
Ia menambahkan, Papua Barat Daya memiliki potensi hasil laut yang luar biasa, terutama di wilayah Raja Ampat dan Sorong, yang bisa bersaing secara global jika dikelola dengan baik dan didukung oleh sistem koperasi desa yang kuat.
Rico menutup penyampaiannya dengan seruan agar seluruh kepala daerah, pelaku industri, dan masyarakat aktif memberikan aspirasi kepada dirinya sebagai perwakilan daerah di DPR RI.
“Jangan biarkan saya jadi pengangguran di DPR. Tolong berikan saya pekerjaan nyata untuk diperjuangkan di pusat. Aspirasi dari daerah adalah bahan bakar bagi kami dalam menjalankan tugas,” ucapnya dengan nada tegas namun bersahabat.
Ia menggarisbawahi pentingnya peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong agenda-agenda strategis untuk kemajuan Papua Barat Daya.
Sebagai penutup, Rico juga menyampaikan permintaan khusus kepada Kementerian Pariwisata agar lebih serius dalam memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan pariwisata di Papua Barat Daya.
“Kita semua tahu Raja Ampat adalah aset pariwisata dunia. Tapi kalau Kementerian hanya punya dana Rp1,4 triliun dan tidak bisa berbuat banyak, lalu bagaimana kita menjaga destinasi kelas dunia ini? Tolong bantu Raja Ampat dan Papua Barat Daya secara konkret,” pungkasnya.
Dengan beragam isu yang disampaikan, kunjungan Komisi VII DPR RI kali ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam memperkuat kerja sama antara pusat dan daerah demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. (ARY)
