Koran Online, SORONG -Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Raker Kesda) III Tahun 2025 di Aimas Convention Centre (ACC), Kabupaten Sorong, pada 26–28 Agustus 2025. Forum ini mengusung tema “Transformasi Layanan Kesehatan dalam Mewujudkan Papua Barat Daya Sehat, Cerdas, dan Produktif Menuju Indonesia Emas 2045.”
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam merumuskan kebijakan strategis berbasis data dan evaluasi lapangan.
“Tenaga kesehatan adalah orang-orang pilihan yang diberi amanah besar untuk melayani masyarakat. Jabatan ini adalah kepercayaan, maka harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan dedikasi,” ujar Elisa dalam sambutannya.
Ia menekankan, setiap kebijakan kesehatan harus berpijak pada tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.
Raker Kesda kali ini menghadirkan jajaran legislatif, eksekutif,pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, pimpinan rumah sakit, kepala puskesmas, serta narasumber nasional. Forum ini diharapkan merumuskan rekomendasi untuk memperkuat sistem kesehatan, memperluas akses layanan, serta menjawab persoalan mendasar seperti keterbatasan tenaga medis, kekurangan fasilitas, hingga pencegahan penyakit menular maupun tidak menular.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Papua Barat Daya, Naomi Netty Howay, menyatakan kegiatan ini sejalan dengan visi-misi gubernur.
“Raker Kesda bukan hanya forum evaluasi, tetapi momentum menyatukan komitmen. Kita ingin memastikan seluruh masyarakat Papua Barat Daya mendapatkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas,” kata Naomi.
Naomi mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan program Dokter Mobile untuk mendekatkan layanan kesehatan ke daerah sulit dijangkau. “Program ini menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis anak untuk turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Ia menyoroti khusus kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw yang dinilai belum optimal. Menurutnya, puskesmas di wilayah itu harus benar-benar membuka dan memastikan layanan kesehatan berjalan.
“Provinsi hanya bersifat koordinasi lintas sektor. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas, hingga kepala puskesmas. Mereka merupakan perpanjangan tangan bupati dan wali kota,” tegasnya.
Naomi mencontohkan kunjungan tim Dokter Mobile ke Distrik Ambarbaken Kabupaten Tambrauw, yang ditempuh dengan speed boat. Tim membawa tiga dokter spesialis penyakit dalam, empat dokter umum, dan tenaga kesehatan puskesmas setempat. Namun mereka menemukan sejumlah puskesmas mengalami kekosongan obat-obatan penting.
“Petugas kesehatan ada, tapi kalau tidak ada obat, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak bisa bekerja maksimal jika obat tidak tersedia,” ungkap Naomi.
Ia menekankan, ketersediaan obat dan fasilitas dasar adalah prioritas mutlak. Tanpa itu, transformasi layanan kesehatan hanya akan berhenti pada tataran slogan. (ARY)
