Koran Online, SORONG – Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) terus menggenjot upaya percepatan penurunan angka stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor. Aksi ini dimulai sejak Rabu, 9 Juli 2025, dengan menggelar analisis situasi stunting secara menyeluruh bersama 28 organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra terkait lainnya.
Kepala Bidang P2KBP3A Kabupaten Sorong, Jeni Pendek, mengatakan bahwa pendekatan konvergensi ini merupakan strategi terpadu untuk memetakan dan merespons masalah stunting secara holistik. “Kami memulai dengan aksi analisis situasi. Melibatkan distrik, puskesmas, dan instansi terkait lain untuk menginput data dasar dan data layanan ke dalam aplikasi e-BANGDA. Ini menjadi fondasi penting dalam menentukan intervensi yang tepat sasaran,” ujar Jeni, Kamis (10/07/25).
Menurut Jeni, konvergensi tidak hanya sebatas pada pemetaan, tetapi juga dilanjutkan dengan penyusunan program kerja untuk percepatan penurunan stunting, baik dalam tahun berjalan maupun rencana tahun 2026. Ia menekankan, stunting tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja.
“Harus ada kolaborasi lintas sektor sesuai dengan tupoksi masing-masing. Intervensi diberikan kepada keluarga-keluarga yang masuk dalam kelompok risiko stunting, termasuk yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Kabupaten Sorong telah menunjukkan tren positif dalam penanganan stunting. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di daerah ini menurun dari 27,3 persen pada 2023 menjadi 25,1 persen di 2024. Bahkan, menurut data Food Program Based Growth Monitoring (FPBGM) internal kabupaten, angkanya sudah berada pada kisaran 17 persen.
“Memang masih jauh dari target nasional, tetapi capaian ini menunjukkan arah yang benar. Kami berharap angka FPBGM ini bisa dijadikan basis data resmi bila penginputan mencapai minimal 80 persen,” kata Jeni optimistis.
Selain peran sektor pemerintah, masyarakat juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya gizi dan pangan sehat. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan rumah tangga dinilai turut membantu perbaikan gizi ibu dan anak, termasuk calon pengantin, ibu hamil, dan balita.
Upaya daerah ini pun sejalan dengan program nasional. Presiden Prabowo Subianto melalui program makanan bergizi gratis menargetkan tiga kelompok utama penerima manfaat,ibu hamil, balita di bawah dua tahun (baduta), balita dibawah lima tahun (balita) dan anak-anak sekolah. Di Kabupaten Sorong, implementasi program ini juga menyasar calon pengantin dan balita non-PAUD.
“Program makan bergizi gratis ini sangat berdampak, apalagi menyasar kelompok yang menjadi fokus intervensi stunting. Kami berharap program ini terus diperluas, terutama bagi anak-anak usia sekolah agar tumbuh sehat dan cerdas,” tambah Jeni.
Dengan sinergi dan komitmen dari seluruh elemen daerah hingga tingkat kampung.Kabupaten Sorong menargetkan bisa mempercepat penurunan stunting menuju angka ideal, sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
“Ini bukan semata mengejar angka, tapi bagaimana kita mempersiapkan generasi yang kuat untuk Indonesia Emas 2045. Dan Sorong ingin menjadi bagian penting dari keberhasilan itu,” pungkas Jeni Pendek. (BR)
