Koran Online,SORONG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sorong, Mawardi Nur, menegaskan pentingnya sinergi lintas tokoh dan wilayah dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua, khususnya di wilayah Sorong. Hal ini disampaikannya usai menghadiri, Silahturahmi Pemerintah Daerah dan Lintas Tokoh Kabupaten Sorong di Aquarius Hotel,Kamis (26/6/2025).
sekaligus mendengar aspirasi bersama sejumlah tokoh pemuda di Kabupaten Sorong.
Mawardi menyebut, DPRK Sorong sebagai mitra strategis pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan arah pembangunan berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Kami di DPRK Sorong tidak hanya mendukung program pembangunan, tetapi juga secara aktif melakukan evaluasi terhadap capaian dan perencanaan kebijakan. Kami terbuka terhadap kritik sebagai bentuk koreksi demi memperbaiki arah pembangunan ke depan,” ujarnya.
Menurut Mawardi, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik menjadi tugas utama legislatif untuk memastikan kehadiran DPRK benar-benar memberi dampak positif bagi rakyat yang telah memberi mandat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti persoalan efisiensi anggaran yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Menurutnya, efisiensi memang perlu dilakukan, namun harus mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, khususnya di Papua yang memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan berbeda dari wilayah Indonesia bagian barat.
“Saya pribadi berpendapat bahwa prinsip keadilan bukanlah soal pembagian yang sama rata, melainkan porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Jika pendekatannya tidak dibedakan, maka akan muncul ketimpangan pembangunan,” kata Mawardi.
Ia menekankan bahwa kebijakan nasional harus mampu memahami disparitas wilayah agar tidak terjadi perlambatan pembangunan di daerah yang masih tertinggal secara infrastruktur maupun layanan dasar.
Mawardi berharap pemerintah pusat lebih responsif terhadap dinamika di wilayah timur Indonesia, termasuk memberikan afirmasi kebijakan anggaran yang lebih proporsional agar percepatan pembangunan di Papua tidak hanya menjadi wacana, tetapi terealisasi secara nyata.(BR)
