Koran Online, SORONG-Delapan puluh tahun bukanlah usia muda. Bagi Ketua DPR Kabupaten Sorong, Mawardi Nur, kemerdekaan Indonesia yang telah menapaki usia matang justru harus menjadi momentum koreksi: apakah daerah, terutama di timur Indonesia, sudah merasakan keadilan pembangunan yang sesungguhnya.
“Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Itu usia yang matang. Kita berharap di usia ini, Indonesia, khususnya Kabupaten Sorong, bisa lebih maju, masyarakatnya lebih sejahtera, dan kamtibmas tetap terjaga. Tapi semua itu butuh kerja bersama dari seluruh elemen,” ujar Mawardi dalam keterangannya, Minggu (17/08/25)
Namun, di balik semangat itu, Sorong masih terikat pada persoalan klasik: ketergantungan pada dana transfer pusat. Pemerintah pusat menetapkan aturan efisiensi ketat yang berimbas langsung ke daerah. Kabupaten Sorong tidak terkecuali.
“Ini pola pikir baru yang harus kita jalankan. Bagaimana bekerja efisien tapi tetap maksimal. Sulit memang, tapi aturan harus kita jalankan. Negara ini berdiri dengan undang-undang, sehingga pelayanan publik tetap berjalan meski anggaran terbatas,” tegas Mawardi.
Ia menyoroti perlunya sinergi antara eksekutif dan legislatif di daerah agar pelayanan publik tidak terjebak pada sekadar memenuhi aturan, melainkan juga tetap menyentuh kebutuhan rakyat. Menurutnya, keadilan pembangunan harus dipahami bukan sebagai kesamaan yang membabi buta, melainkan proporsional sesuai kebutuhan nyata tiap daerah.
“Adil itu bukan sama rata, tapi proporsional. Kita harus lihat daerah mana yang sulit, apa kebutuhan mendasarnya. Itulah keadilan sejati. Kabupaten Sorong, seperti banyak daerah timur lainnya, jelas butuh perhatian khusus pemerintah pusat,” ujarnya.
Sorong masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Jalan-jalan di wilayah tertentu belum sepenuhnya memadai. Tanpa alokasi dana pusat yang lebih besar, kata Mawardi, daerah sulit bergerak cepat. Karena itu, ia menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah untuk menarik perhatian pusat.
“Kalau kita hanya diam, kita tidak akan dapat apa-apa. Kreativitas, loyalitas, dan nilai tambah harus kita tunjukkan. Dengan begitu, pusat bisa lebih percaya dan memberi dukungan dana yang lebih besar,” katanya.
Lebih jauh, Mawardi mengingatkan bahwa Kabupaten Sorong adalah miniatur Indonesia. Berbagai suku, budaya, dan agama hidup berdampingan di wilayah ini. Karena itu, menjaga toleransi, keamanan, dan kenyamanan adalah syarat utama untuk mendorong pembangunan yang inklusif.
“Semangat 45 harus kita hidupkan kembali di usia ke-80 tahun Indonesia merdeka ini. Kabupaten Sorong harus menjadi contoh toleransi, menjaga keamanan, dan mengedepankan kesejahteraan rakyatnya. Dengan begitu, Sorong bisa benar-benar maju, seiring dengan majunya Indonesia,” pungkas Mawardi. (ARY)
