Koran Online, SORONG– Kekacauan data administrasi penggajian di Kabupaten Sorong harus diakhiri. Persoalan gaji yang berlarut-larut, tunjangan yang dibayar tidak sesuai, hingga gaji yang terus mengalir untuk pegawai yang sudah absen berbulan-bulan, kini menjadi fokus utama. Ini bukan lagi sekadar kelalaian internal, melainkan celah yang dapat menimbulkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Inovasi Klik Dawai (Klinik Rekonsiliasi Data Gaji Pegawai) hadir sebagai solusi tegas. Hermin Tangkeallo, SE., MM., pencetus inovasi ini, menegaskan bahwa Klik Dawai dirancang untuk menutup celah kekacauan data yang selama ini menghantui proses pembayaran gaji ASN dan P3K. “Kesalahan seperti ini tidak boleh lagi dianggap wajar,” ujar Hermin.
Klik Dawai langsung menyasar empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tingkat temuan data tertinggi. Perhatian khusus ditujukan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD John Piet Wanane, dan Distrik Aimas. Di sinilah sering ditemukan kasus pegawai yang tidak hadir tiga bulan berturut-turut, namun gaji tetap dibayarkan, padahal regulasi ASN mewajibkan penghentian sementara pembayaran gaji.
Inti persoalan ini sederhana: data kepegawaian tidak pernah diperbarui.
1. Ancaman Tunjangan yang Tidak Tepat Sasaran:
Banyak pegawai lalai melaporkan perubahan data keluarga (KP4): anak yang sudah melampaui batas usia, sudah bekerja, atau sudah menikah; pasangan yang meninggal; atau perubahan status tanggungan lainnya. Akibatnya, tunjangan dibayarkan tidak pada tempatnya. Ini adalah kerugian negara yang berpotensi menjadi Utang Pribadi yang harus dikembalikan pegawai.
2. Benang Kusut Kenaikan Pangkat (KP) dan Gaji Berkala (KGB):
Koordinasi yang lemah antara kasubag kepegawaian dan bendahara gaji sering memicu masalah klasik: keterlambatan penerbitan SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala yang melewati Tanggal Mulai Terhitung (TMT). Hal ini memaksa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyusun daftar kekurangan gaji secara berulang. Klik Dawai hadir sebagai “ruang bersama” untuk menyatukan alur kerja ini dan menghindari pemborosan waktu.
Program Klik Dawai akan diimplementasikan dalam tiga tahapan yang menuntut kedisiplinan data seluruh ASN :
Jangka Pendek: Rekonsiliasi data akan menggunakan formulir dan Excel, kemudian diinput secara manual ke aplikasi SIM Gaji Taspen.
Jangka Menengah: Sistem Klik Dawai direncanakan akan terhubung (terintegrasi) langsung dengan SIM Gaji Taspen.
Jangka Panjang: Akan diupayakan integrasi penuh dengan data kepegawaian, di mana SK kenaikan pangkat dan SK pensiun otomatis terkoneksi ke sistem penggajian. Jika ini terwujud, masalah klasik seperti SK pensiun terlambat dan tunjangan pensiun salah hitung akan diminimalisir secara total.
Hermin juga menyoroti kelalaian fatal dimana SK pensiun yang baru diurus setelah pegawai memasuki masa pensiun. Konsekuensinya sangat serius yakni dapat memungkinkan
1.Hak Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP) satu tingkat HILANG.
2.Besaran gaji terakhir menjadi TIDAK AKURAT.
3.Klaim Taspen menjadi tidak sesuai.
Lebih parah lagi, OPD yang tidak melaporkan pegawai yang sudah pensiun mengakibatkan gaji tetap berjalan. Gaji ini akan menjadi UTANG yang harus dikembalikan saat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan. “Klik Dawai memastikan kesalahan seperti ini tak terulang,” tegas Hermin.
Sekretaris BPKAD, Fredrik H. Z. Murmana, menegaskan bahwa inovasi ini menyatukan BPKAD, BKDD, Bulog, dan BPJS Kesehatan. “Ini bukan soal aplikasi, tapi soal tata kelola. Klik Dawai menyatukan alur yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.” pungkasnya.
Ketua Tim Klik Dawai Cut Faida, S.Sos., mengapresiasi inovasi ini sebagai langkah nyata. “Rekonsiliasi yang rapi berarti hak pegawai lebih terlindungi.”ucapnya
Pesan Kunci untuk Seluruh ASN:
Permintaan dokumen melalui Klik Dawai BUKAN untuk kepentingan OPD, melainkan demi MELINDUNGI HAK GAJI DAN TUNJANGAN ANDA sendiri. Data yang rapi hari ini menentukan keamanan gaji dan tunjangan pegawai di masa pensiun.
Klik Dawai adalah contoh bahwa reformasi birokrasi dimulai dari keberanian merapikan data dan menyatukan alur kerja yang tercecer. (ARY)
