Koran Online,KOTA SORONG-BPJS Kesehatan Cabang Sorong menggelar kegiatan Media Gathering bersama insan pers di Vega Hotel, Kota Sorong, Kamis (17/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 23 wartawan dan wartawati dari berbagai media elektronik dan daring yang beroperasi di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus forum dialog antara BPJS Kesehatan dan media, guna memperkuat pemahaman bersama terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), capaian layanan kesehatan, serta berbagai tantangan implementasi di daerah.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Pupung Purnama, Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Sorong selaku moderator, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, S.Sos., MM.
Dalam sambutannya, Pupung Purnama menyampaikan sejumlah poin strategis yang wajib diketahui masyarakat terkait penyelenggaraan program JKN di Papua Barat Daya. Ia menjelaskan bahwa cakupan kepesertaan JKN di wilayah ini telah mencapai angka yang sangat tinggi berkat dukungan pemerintah daerah.
“Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari enam kabupaten dan satu kota. Alhamdulillah, dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98 persen. Ini berarti hampir seluruh penduduk Papua Barat Daya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan,” ujar Pupung.
Ia juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah mengalihkan kepesertaan masyarakat yang sebelumnya terdaftar di luar daerah menjadi peserta yang ditanggung melalui skema pemerintah daerah. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.
Dari sisi layanan kesehatan, Pupung mengungkapkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), jumlahnya meningkat dari sebelumnya 122 menjadi 323 fasilitas, termasuk praktik mandiri dokter dan dokter gigi.
“Sementara untuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, seperti rumah sakit, kerja sama terus kami dorong agar semakin merata di seluruh kabupaten dan kota,” jelasnya.
Meski demikian, Pupung mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain terkait kerja sama dengan instalasi farmasi dan apotek, keterbatasan layanan tertentu di rumah sakit, serta antrean pasien dan layanan komunikasi yang masih perlu dibenahi.
Untuk membantu peserta JKN, BPJS Kesehatan Cabang Sorong juga menempatkan petugas di sejumlah rumah sakit. Saat ini, petugas tersebut melayani sekitar 38.000 keluarga peserta JKN dan berfungsi sebagai penghubung langsung apabila masyarakat mengalami kendala dalam pelayanan.
Terkait pembiayaan, Pupung memaparkan perbandingan antara iuran yang diterima dan beban klaim pelayanan kesehatan. Pada tahun 2024, total iuran yang terhimpun sekitar Rp32 miliar, sementara realisasi klaim pelayanan kesehatan mencapai Rp212 miliar. Hingga November 2025, klaim tercatat sebesar Rp216 miliar dan diproyeksikan dapat mencapai Rp250 miliar hingga akhir tahun.
“Data ini menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir menanggung biaya kesehatan masyarakat. Beban klaim jauh lebih besar dibandingkan iuran yang dibayarkan peserta,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan kanal layanan digital BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor cabang, sekaligus mengingatkan peserta untuk memastikan data kepesertaan selalu mutakhir dan perangkat yang digunakan mendukung aplikasi layanan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Papua Barat Daya, Irma Riyani Soelaiman, menyampaikan apresiasi penuh atas pelaksanaan Media Gathering yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Sorong. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun komunikasi publik yang transparan, terbuka, dan akuntabel.
Irma menilai, peran media sangat krusial sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan program layanan dasar seperti kesehatan.
“Kegiatan media gathering ini sangat positif karena membuka ruang dialog, klarifikasi, sekaligus edukasi publik. Informasi terkait JKN perlu disampaikan secara utuh dan berimbang agar mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi keterbukaan BPJS Kesehatan dalam memaparkan data, capaian, serta tantangan penyelenggaraan JKN di Papua Barat Daya. Menurutnya, transparansi informasi merupakan kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap program pemerintah.(ARY)
