Koran Online, SORONG-Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui serangkaian program strategis yang sejalan dengan Asta Cita Presiden, salah satunya lewat Ekspedisi Patriot sebuah misi lintas sektor yang memetakan potensi daerah, termasuk kawasan transmigrasi.
Dalam konteks ini, Kabupaten Sorong menjadi salah satu wilayah yang kini memasuki tahap akhir evaluasi kawasan transmigrasi, yang bertujuan memperkuat sektor pertanian dan peternakan sebagai fondasi kemandirian pangan. Hasil pemetaan awal Ekspedisi Patriot menunjukkan bahwa Sorong memiliki peluang strategis untuk menjadi sentra pengembangan peternakan dan komoditas unggulan Papua Barat Daya.
Program evaluasi transmigrasi ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai model pengembangan pertanian, peternakan, serta penguatan ekonomi lokal. Potensi wilayah Sorong dinilai mampu memberi kontribusi nyata dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan penduduk lokal.
Hal tersebut disampaikan oleh Alhilal Furqan, dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Kepala Program Studi Pembangunan dan Perencanaan Kepariwisataan, usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Ekspedisi Patriot, Kamis,(27/11/25)di Kantor Bupati Sorong. FGD ini melibatkan Tim Ekspedisi Patriot (Tim 2, 4, dan 5), perangkat OPD, kepala distrik, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
Furqan menjelaskan bahwa ia bersama tim ditugaskan Kementerian Transmigrasi untuk mengevaluasi kawasan transmigrasi Klamono dan Saigun. Program ini melibatkan tujuh universitas, termasuk ITB yang mengirim lima tim untuk mengkaji berbagai aspek fundamental sebagai dasar pengembangan kawasan transmigrasi.
Evaluasi yang dilakukan mencakup lima aspek utama. Pertama, kondisi fisik, sosial, dan lingkungan kawasan transmigrasi. Kedua, identifikasi komoditas unggulan yang sudah berkembang atau berpotensi besar dikembangkan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Ketiga, harmonisasi sosial antara transmigran dan masyarakat lokal guna memastikan tidak adanya potensi konflik. Alhilal menegaskan bahwa pemahaman dinamika sosial menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.
Aspek keempat menyangkut ketersediaan infrastruktur, mulai dari akses jalan, pendidikan, kesehatan, energi listrik, hingga kebutuhan dasar lainnya. Infrastruktur dinilai sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kelima, struktur ekonomi dan peran kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan usaha rakyat, sebagai langkah untuk membaca peluang penguatan ekonomi lokal.
Program evaluasi ini berlangsung selama tiga bulan, sejak akhir Agustus hingga Desember 2025, dan menjadi fase awal dari rangkaian evaluasi bertahap yang akan berlanjut pada 2026. Ke depan, tim juga merencanakan pengembangan model pendidikan lanjutan, termasuk peluang beasiswa S2 bagi generasi muda Papua untuk melakukan penelitian terkait pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan rekomendasi yang telah disusun.(ARY)
