Koran Online, SORONG -Pemerintah Kabupaten Sorong bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memetakan potensi komoditas unggulan di kawasan transmigrasi. Survei ini menyasar 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan digelar di Aula Bapperlitbang Kabupaten Sorong, Rabu (29/10/25).
Dalam sambutannya, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Rr. Maksi Karat, mewakili Bupati Sorong Dr. Johny Kamuru, menyebut kegiatan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan transmigrasi. “Survei ini bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi pijakan strategis dalam merumuskan arah pembangunan kawasan transmigrasi agar lebih tepat sasaran,” ujar Maksi.
Ia menyebut, Kabupaten Sorong memiliki sejarah panjang dalam program transmigrasi. Program pertama dimulai pada 1977 di KM 12 Kota Sorong, dan berlanjut ke wilayah Aimas hingga awal 1980-an. Kini, sebagian kawasan tersebut telah berkembang menjadi sentra pertanian dan peternakan rakyat. “Potensi itu harus terus ditumbuhkan melalui inovasi dan pendampingan pemerintah,” katanya.
Maksi menekankan pentingnya penguatan sektor pertanian mulai dari sayur-mayur, tanaman pangan, hingga peternakan agar masyarakat transmigran tak hanya mandiri secara ekonomi, tapi juga mampu menjadi penggerak kesejahteraan di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong, Marten Nebore, menyebut hasil survei ini akan menjadi bahan penyusunan dokumen strategis daerah yang diselaraskan dengan program nasional.
“Pemerintah daerah menyiapkan data dan dukungan penuh bagi tim survei agar hasilnya bisa menjadi rujukan nasional,” ujar Marten.
Ia menambahkan, kawasan transmigrasi di Distrik Klamono dan Saigun menjadi fokus pengembangan karena dinilai berpotensi menjadi pusat ekonomi baru. Pemerintah daerah, kata Marten, berkomitmen memastikan data lapangan akurat melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama tim ahli IPB dan kementerian.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa isu transmigrasi tak lagi semata urusan kependudukan, tapi bagian dari strategi besar pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. (ARY)
