Koran Online,SORONG– Aktivitas di Kantor Bupati Sorong lumpuh total sejak Kamis (24/07/25), menyusul aksi pemalangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat. Hingga Jumat siang (25/07/25), gedung kantor pemerintahan tersebut masih tertutup dan belum dapat diakses oleh aparatur sipil negara maupun masyarakat umum.
Pemalangan dilakukan dengan cara membentangkan ranting bambu tui yang diikat kain merah pada pintu masuk di area Kantor Bupati. Simbol itu secara tradisi mencerminkan bentuk perlawanan adat dan penegasan klaim terhadap hak-hak yang dianggap dilanggar.
Aksi ini disebut sebagai bentuk protes atas ketidakpuasan masyarakat adat terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Mereka menilai hak mereka atas DBH tersebut tidak direalisasikan secara adil dan transparan.
“Palang yang dilakukan ini terkait hak atas DBH Migas yang kami anggap tidak direalisasikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sorong,” ujar salah satu tokoh masyarakat adat kepada wartawan.
Akibat pemalangan ini, sejumlah pegawai negeri sipil dan tenaga honorer yang sempat datang pada Jumat pagi terpaksa kembali pulang. Kompleks perkantoran tampak lengang dan aktivitas pelayanan publik praktis terhenti.
Aksi ini menambah daftar panjang ketegangan antara pemerintah daerah dan komunitas adat di wilayah penghasil migas tersebut. Meski belum diwarnai tindakan kekerasan, pemalangan ini menjadi penanda bahwa krisis kepercayaan terhadap pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah kian meruncing.
Hingga berita ini diturunkan, pihak masyarakat adat masih menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah untuk mencari titik temu atas tuntutan yang disuarakan. (AR)
