Koran Online, SORONG – Gelombang rotasi pejabat kembali terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Sorong. Tak tanggung-tanggung, sejumlah jabatan strategis dicopot dan diganti, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan yang selama ini menjadi sorotan dalam tata kelola layanan publik di sektor pendidikan.
Dalam keputusan yang diumumkan secara resmi Kamis, (19/06/25), nama Arby Mamangsa digeser dari jabatannya sebagai Plt Kadis Pendidikan dan digantikan oleh Yuliana Kirihio. Pergantian ini merupakan bagian dari keputusan mutasi yang diteken langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, dan diserahkan melalui Wakil Wali Kota H. Anshar Karim, A.Md.
Namun, yang menarik perhatian bukan sekadar nama-nama yang digeser, melainkan pesan politik di balik perombakan ini. Selain Kepala Dinas Pendidikan, turut diganti pula pejabat di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perindustrian, hingga Kepala SMP Negeri 7 Kota Sorong.
Wali Kota Septinus berdalih bahwa rotasi adalah bagian dari evaluasi kinerja. “Itu kewenangan kepala daerah. Kepala dinas atau pimpinan OPD bisa dicopot kapan saja,” tegasnya kepada wartawan, Sabtu,( 28/06/25)
Pernyataan Wali Kota yang menekankan loyalitas, kejujuran, dan kesediaan melayani masyarakat sebagai tolok ukur jabatan, menimbulkan pertanyaan tentang standar objektivitas evaluasi. Dalam praktik birokrasi modern, penilaian kinerja semestinya berbasis indikator terukur bukan semata pada persepsi pribadi atau loyalitas politik.
“Yang penting bekerja baik, jujur, setia, tidak merugikan orang banyak, kita pertahankan,” kata Septinus. Namun hingga kini, Pemkot Sorong belum mengungkap secara terbuka hasil evaluasi kinerja pejabat yang diganti, apalagi jika menyangkut institusi krusial seperti Dinas Pendidikan.
Langkah pencopotan pejabat tanpa transparansi bisa menimbulkan kesan bahwa pemkot sedang merapikan barisan bukan memperbaiki sistem.
Septinus juga menyatakan akan melakukan rolling besar-besaran terhadap semua pimpinan OPD sebagai bagian dari program 100 hari kerja. “Saya tidak tutup-tutupi sesuatu. Ini kewajaran,” ujarnya.
Namun yang jadi sorotan adalah waktu dan skala perombakan ini. Apakah murni penyegaran struktur, atau ada motif politik Dalam berbagai kasus di daerah lain, rotasi pejabat sering kali menjadi cara halus untuk menyisihkan kelompok yang dianggap tidak sejalan.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, publik Sorong patut bertanya apakah mutasi ini akan membawa perubahan substantif dalam kualitas pelayanan, atau hanya sekadar upaya mengamankan loyalitas di dalam birokrasi. (BR)
