Koran Online SORONG– Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Sorong digembok bambu dan dililit kain merah pada Rabu pagi,(18/06/25). Aksi itu dipimpin Musa Osok, tokoh masyarakat adat suku Moi. Ia datang bersama empat orang rekannya dan membawa sejumlah pamflet protes yang menuntut jatah jabatan bagi orang Moi dalam struktur birokrasi daerah.
Sekitar pukul 08.30 WIT, mereka tiba dengan mobil angkutan trayek Aimas-Sorong , membawa sebatang bambu dan kain merah sebagai simbol pemalangan. Tanpa banyak bicara, mereka menutup akses masuk Kantor BKD yang terletak di Jalan Sorong-Klamono Km. 23, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Beberapa pegawai hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, sementara pamflet-pamflet ditempel di gerbang kantor dengan tulisan bernada ultimatum:
“Orang Moi Minta Jabatan.”
“Palang akan dibuka setelah Bapak Yahya Syufan ditunjuk sebagai Plt BKDD.”
Musa Osok mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas tidak diindahkannya aspirasi mereka oleh pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa mereka telah menyampaikan proposal resmi usai pelantikan bupati, namun hingga kini belum ditindaklanjuti.
“Kami ini tuan rumah. Tapi setiap pemilihan selesai, kami selalu jadi tamu di tanah sendiri,” kata Musa kepada wartawan.
Ia juga menyinggung dukungan politik yang sudah diberikan masyarakat Moi saat Pilkada. “Kami sudah berikan suara kami. Tapi saat bicara jabatan, kami justru dianggap tidak ada. Padahal kami punya anak-anak yang mampu,”tambahnya .
Aksi ini bukan sekadar soal satu posisi jabatan. Ini adalah simbol protes atas ketimpangan lama yang tak pernah selesai: tentang siapa yang layak memegang kendali di atas tanah Papua. Suku Moi, yang merupakan pemilik hak ulayat di wilayah Sorong dan sekitarnya, kembali menagih janji-janji representasi dalam pemerintahan.
“Jangan hanya datang ambil suara, habis itu hilang,” ucap Musa dengan nada tinggi.
Sekitar pukul 09.20 WIT, Musa dan rombongan meninggalkan kantor BKD dengan tertib, tanpa perlawanan. Namun, aksi palang yang mereka lakukan bukan tanpa pesan. Mereka menuntut agar Kepala BKDD saat ini segera turun dari jabatan, dan hanya bersedia membuka palang bila Yahya Syufan ditunjuk sebagai Plt Kepala BKDD.
Pemerintah Kabupaten Sorong belum memberi tanggapan resmi. Namun suara-suara dari bawah ini bukan sekadar gejolak spontan, melainkan akumulasi kekecewaan panjang atas sistem birokrasi yang dianggap tertutup bagi masyarakat adat. (AA)
