Koran Online,SORONG– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke lokasi penambangan PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/6/25). Kunjungan ini dilakukan sebagai respons atas kekhawatiran publik terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang di kawasan wisata unggulan tersebut.
Dalam tinjauan langsung dari udara dan lapangan, Bahlil menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda pencemaran lingkungan. Ia menegaskan bahwa aktivitas tambang yang dilakukan PT GAG Nikel berlangsung sesuai prosedur dan tidak berdampak negatif terhadap laut dan kawasan sekitarnya.
“Kami tidak hanya duduk di Jakarta, tapi datang langsung ke lapangan. Dan dari hasil pantauan, air laut tetap jernih, lokasi wisata juga jauh dari aktivitas tambang. Jadi tidak ada pencemaran seperti yang ramai diberitakan,” tegas Bahlil dalam konferensi pers usai kunjungan.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang turut serta dalam peninjauan dari udara, membenarkan hal tersebut. Ia menambahkan bahwa informasi tentang air laut yang berubah warna menjadi coklat adalah tidak benar.
“Fakta di lapangan menunjukkan air laut tetap biru, dan lokasi wisata seperti Painemo pun berada jauh dari area tambang. PT GAG Nikel bahkan sudah melakukan reboisasi dan reklamasi. Mereka menjalankan kewajiban dengan baik,” ujar Elisa.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, juga menyampaikan hal senada. Ia mengatakan bahwa masyarakat di sekitar Pulau Gag justru berharap tambang tetap beroperasi karena turut mendukung ekonomi lokal. “Masyarakat merasakan manfaat langsung, jadi mereka berharap jangan ditutup,” katanya.
Meski demikian, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan menilai kunjungan Menteri ESDM terlalu terbatas dan belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“Kamu datang ke Gag Nikel, ya tentu yang kamu lihat bagus-bagus saja. Tapi bagaimana dengan wilayah lain seperti Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun? Di sana juga ada tambang dan potensi pencemarannya besar. Itu yang seharusnya juga dikunjungi,” kata seorang tokoh adat di Raja Ampat.
Mereka menilai bahwa penilaian tidak bisa hanya berdasarkan pandangan langsung sesaat atau sekadar mendengar aspirasi masyarakat yang berada di sekitar tambang aktif. Dibutuhkan kajian lebih luas yang mencakup aspek ekologis, pariwisata, hukum, dan analisis risiko jangka panjang.
“Kalau hanya dengar suara masyarakat, ya pasti mereka bilang aman. Tapi kalau nanti laut rusak, terumbu karang mati, ikan hilang, siapa yang bertanggung jawab? Jangan nanti baru saling menyalahkan,” ucap salah satu pemerhati lingkungan.
Kritik lainnya menyebut bahwa kunjungan ke Gag Nikel bisa menimbulkan kesan keliru bahwa seluruh aktivitas pertambangan di Raja Ampat aman dan layak diteruskan. Mereka mengingatkan agar pemerintah tidak buru-buru menyamaratakan kondisi di satu wilayah dengan lainnya.
“Setiap wilayah punya kondisi yang berbeda, baik dari sisi ekologi maupun budaya. Tidak bisa semua tambang disamakan dengan Gag Nikel,” ujar tokoh muda dari komunitas konservasi lokal.
Menteri Bahlil menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa evaluasi akan terus dilakukan, tidak hanya terhadap Gag Nikel tetapi juga IUP lainnya di Raja Ampat. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pihak terkait untuk memastikan tambang yang beroperasi tidak merusak lingkungan.
“Ada lima IUP di Raja Ampat, dan hanya satu yang aktif saat ini, yaitu Gag Nikel. Kami akan evaluasi semuanya secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga membawa kabar positif bahwa pada 2026 akan dilakukan penambahan sumur migas baru di Papua Barat, yang berpotensi besar mendukung ketahanan energi nasional. (ARY).
