Koran Online, KOTA SORONG – Kebijakan sekolah gratis yang mulai diterapkan oleh sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya mendapat dukungan penuh dari Senator DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Hartono. Ia menyebut langkah ini sebagai tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media usai menghadiri kegiatan di IAIN Sorong pada Sabtu (17/5/2025), Hartono menyampaikan apresiasi atas kebijakan progresif tersebut. Menurutnya, pendidikan adalah hak fundamental setiap anak bangsa yang harus dijamin oleh negara, tanpa terkecuali.
“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kebijakan sekolah gratis yang diambil pemerintah daerah dan didukung Gubernur Papua Barat Daya. Ini adalah langkah maju yang membuka peluang seluas-luasnya bagi semua anak untuk memperoleh hak pendidikannya, tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga,” ujar Hartono.
Lebih lanjut, Hartono menguraikan bahwa manfaat kebijakan sekolah gratis tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak besar terhadap pembangunan daerah di masa depan. Ia menyebut bahwa program ini dapat mendorong pemerataan akses pendidikan, menekan angka putus sekolah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya.
“Sekolah gratis akan sangat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama di daerah 3T. Tanpa biaya pendidikan yang menjadi beban, mereka bisa melanjutkan sekolah dengan tenang. Ini akan mempercepat pembangunan kualitas manusia dan membuka jalan keluar dari kemiskinan struktural. Pendidikan adalah kunci pembangunan jangka panjang,” paparnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak cukup berhenti pada penghapusan biaya saja. Hartono menekankan perlunya peningkatan mutu pendidikan sebagai bagian tak terpisahkan dari program sekolah gratis.
“Gratis saja tidak cukup. Kita harus dorong peningkatan kualitas guru, fasilitas belajar, serta sistem pengajaran. Kita ingin agar hasil pendidikan di Papua Barat Daya mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia,” tegasnya.
Terkait dengan prioritas pelaksanaan, Hartono menekankan pentingnya perluasan program ke daerah-daerah yang masih tertinggal dan sulit dijangkau. Ia mengakui bahwa meski Kota Sorong telah memulai implementasi sekolah gratis, wilayah-wilayah lain seperti daerah pedalaman masih memerlukan penyesuaian anggaran dan tahapan yang matang.
“Ini tentu bertahap. Tapi langkah awal seperti yang dilakukan Kota Sorong dan Raja Ampat sudah sangat positif. Harus terus didorong agar semua kabupaten di Papua Barat Daya bisa menyusul,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui optimalisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar program ini dapat berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan.
“Dana Otsus harus difokuskan pada sektor pendidikan. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat penting. Provinsi harus mengambil peran besar dalam mendukung kabupaten/kota,” tegasnya.
Di sisi lain, Hartono juga mengungkapkan bahwa DPD RI melalui Komite III telah mendorong program sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dan wilayah terpencil.
“Kami terus mendorong kementerian terkait agar memperluas sekolah berasrama gratis. Dengan sistem ini, anak-anak dari daerah terpencil bisa tetap belajar dengan layak tanpa harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Ini juga bagian dari pemerataan pendidikan,” pungkas Hartono. (ARY)
