Koran Online , SORONG -Dewan Adat Papua (DAP) secara tegas mendesak Kapolda Papua Barat Daya untuk memberikan perhatian serius terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan baju dinas anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DAP, Kilometer 8, Kota Sorong, Rabu (30/04/2025).
Sebagai lembaga kultur yang berpihak pada kepentingan masyarakat adat Papua, Sekertaris DAP Agustinus Daniel Safisa menilai bahwa kasus ini berpotensi merugikan keuangan negara serta mencoreng citra pemerintahan daerah, terutama di tengah proses penataan lembaga dan tata kelola di provinsi yang masih tergolong baru.
“Kami mengingatkan, Provinsi Papua Barat Daya ini adalah provinsi baru yang harus ditata dengan baik, bijak, dan transparan. Dugaan korupsi dalam pengadaan baju dinas ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa sejak awal harus ada komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegas juru bicara DAP dalam pernyataannya.
DAP menilai bahwa ada indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan baju dinas anggota DPR Papua Barat Daya yang perlu diselidiki secara tuntas. Oleh karena itu, DAP mendesak Kapolda Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti dan menuntaskan penyelidikan ini demi kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat Papua.
“Kami minta Kapolda Papua Barat Daya turun tangan langsung. Bila tidak ada tindakan serius, kami akan laporkan kasus ini hingga ke Kapolri dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini bukan sekadar desakan biasa. Ini peringatan keras dari zona adat Papua,” ujarnya dengan nada tegas.
DAP juga mengingatkan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. DAP mengaku prihatin jika dugaan penyimpangan ini benar terjadi, apalagi di tengah kepercayaan masyarakat yang sedang dibangun terhadap lembaga-lembaga daerah di provinsi baru tersebut.
“Kami tidak ingin kepercayaan publik hancur hanya karena segelintir oknum. Provinsi ini harus ditata secara benar sejak awal. Kami akan kawal terus kasus ini dan pastikan bahwa siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum,” lanjut pernyataan tersebut.
Di akhir konferensi pers, Ketua Generasi Muda Pejuang Adat Papua yang turut hadir mendukung DAP menyampaikan bahwa pihaknya siap menggerakkan elemen masyarakat adat dan pemuda untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran publik di Papua Barat Daya. (ARY)
